Kondisi Perbankan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Deregulasi

Kondisi Perbankan di Indonesia 

Sebelum dan Sesudah Deregulasi

Kondisi Perbankan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Deregulasi

Kondisi Perbankan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Deregulasi

1. Kondisi Sebelum Deregulasi

a) Masa Kolonial (Wilayah Hindia-Belanda) 

• Mobilisasi dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik kolonial. 
• Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan perusahaan besar milik kolonial, seperti giro, garansi bank, pemindahan dana, dan lain-lain. 
• Membantu pemindahan dana jasa modal dari wilayah kolonial ke negara penjajah.  
• Sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak dari perusahaan penjajah maupun dari masyarakat pribumi, untuk kemudian dikirim ke negara penjajah. 
• Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah kolonial. 

b) Masa Setelah Kemerdekaan 

• Mobilisasi dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan swasta. 
• Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar. 
• Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah. 
• Menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh  pemerintah. 

c) Masa sebelum deregulasi Pemerintah

• Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia (UU No.13 Tahun 1968). 
• Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank-bank tertentu.
• Bank banyak menanggung program-program pemerintah.
• Instrumen pasar uang yang terbatas. 
• Jumlah bank swasta yang relatif sedikit. 
• Sulitnya pendirian bank baru.
• Persaingan antar bank yang tidak ketat.
• Posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah.
• Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam dana.
• Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah.  

2. Kondisi Setelah Deregulasi

Kebijakan Deregulasi yang terkait dengan dunia perbankan:

1. Deregulasi 1 Juni 1983 : Memberikan keleluasaan kepada semua bank  untuk menyerahkan tingkat  suku bunga kepada mekanisme pasar.
2. Deregulasi Oktober  1988  :  Memberi keringanan  persyaratan  bagi bank-bank yang ingin meningkatkan statusnya menjadi bank devisa, membuka   kemungkinan   pendirian   bank   campuran   (kerjasama dengan bank asing) dan memberi kesempatan bagi bank asing untuk membuka kantor cabang pembantu di kota-kota tertentu.
3. Deregulasi  25  Maret  1989 : (penyempurnaan  Pakto‟88) :  Memberi kesempatan yang lebih luas bagi bank untuk melakukan penyertaan dana pada lembaga-lembaga lain serta memberikan kredit investasi jangka menengah dan panjang.
4. Deregulasi Januari 1990 : Untuk membatasi jumlah kredit likuiditas Bank Indonesia dan mengharuskan bank-bank membagi 20 persen dari kreditnya kepada kredit usaha kecil (KUK)
5. Deregulasi   25   Februari   1991   :   Pakfeb   ini   ditentukan   tingkat kesehatan bank yang menyangkut kecukupan modal (CAR), pembatasan pemberian kredit yang tidak didukung oleh dana masyarakat (LDR), persyaratan kepemilikan dan kepengurusan, ketentuan legal lending limit dan pembentukan cadangan untuk menutupi resiko.
6. Deregulasi  29  Mei  1993  :  Pakmei  ditujukan  untuk  mendorong kelancaran  ekspansi kredit  perbankan  dengan memberikan  ruang gerak yang lebih luas kepada perbankan. 

Setelah adanya deregulasi ini perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Adapun ciri perbankan setelah deregulasi diantaranya:

• Adanya peraturan yang memberikan kepastian hukum. 
• Jumlah bank swasta bertambah banyak.
• Tingkat persaingan bank yang semakin kuat.
• Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).
• Kepercayaan masyarakat terhadap bank meningkat.
• Mobilisasi dana sektor perbankan yang semakin besar.

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami gejolak politik yang kurang baik  sehingga mempengaruhi berbagai sektor termasuk ekonomi. Saat itu  Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup parah.  Ciri Kondisi perbankan saat krisis :

• Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis.  
• Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat. 
• Adanya spread negatif. 
• Munculnya penggunaan peraturan yang baru.
• Jumlah bank menurun.

Setelah beberapa tahun berusaha memperbaiki keadaan Indonesia yang terpuruk, akhirnya di awal tahun 2000 nampak hasil yang cukup positif. Keadaan bangsa Indonesia di berbagai sektor berangsur-angsur membaik.Adapan kondisi perbankan Indonesia pasca krisis ekonomi adalah sebagai berikut:

• Selesainya penyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) 
• Serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk membentuk atau menyusun: Lembaga penjamin simpanan, Lembaga pengawas perbankan yang independen, serta Otoritas jasa keuangan.
• Kinerja perbankan yang lebih baik, yang mengarah kepada praktik: Manajemen pengelolaan risiko yang lebih baik, Struktur perbankan nasional yang lebih baik, serta Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang konsisten.

Demikianlah artikel tentang  Kondisi Perbankan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Deregulasi yang saya buat semoga bermanfaat bagi orang yang  membacanya dan menambah wawasan bagi orang yang membaca artikel ini. Dan  saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan kata dan kalimat yang  tidak jelas, mengerti, dan lugas mohon jangan dimasukan ke dalam hati. 

Jangan lupa tinggalkan komentar - komentar yang positif serta saran & kritikan agar membangun blog ini lebih baik kedepannya. Sekian penutup dari saya semoga berkenan di hati dan saya ucapkan terima  kasih yang sebesar-besarnya.

Tweet